DISHUB - Pengumuman Penyediaan Jasa Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Umum Di Dalam Terminal Barang dapat dilihat pada menu unduhan               Kebersihan - Mari bersama kita jaga kebersihan dan keindahan Kota Dumai               Sudahkah Anda mengurus izin? - Uruslah izin Anda di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu               

Selengkapnya...
Selasa, 25 September 2012 15:03 WIB
Wako Antusias Ikuti Sosialisasi Permendagri

DUMAI--Tak pernah berhenti belajar, itulah barangkali salah satu prinsip dan tekad Wali Kota (Wako) Dumai, H. Khairul Anwar, SH. Hal ini terbukti, setelah membuka sosialisasi Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2012 di Pendopo, Selasa (25/9), Wako pun langsung menyimak pemaparan dari Kasubag Anggaran Setdaprov Riau, Dra. Raja Hasdiana Dewi.

    Lebih kurang tiga jam lamanya dan tak beranjak dari kursi, Wako terus mendengarkan penuturan Raja Hasdiana soal Permendagri tersebut tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) Yang Bersumber dari APBD.

    Sekali-sekali Wako pun melihat proyektor dan sekali-sekali Wako pun bertanya kepada Raja Hasdiana seputar prosedur yang tepat dalam pemberian hibah dan bantuan sosial. Bukan hanya Wako, Kepala Dinas Perdagangan dan Pendidustrian, Drs Djamalus, Kepala Badan KB, H. Amiruddin dan Kepala SKPD lainnya juga antusias mengikuti sosialisasi tersebut.
     
    Menurut Hasdiana, latar belakang perubahan Permendagri ini dikaranakan belum adanya aturan yang jelas dan tegas atas belanja hibah dan bansos didaerah. Ini juga dilatar belakangi adanya permasalahan hukum terkait dalam hal hibah dan bansos itu. " Bukan hanya itu, perubahan ini juga dilatar belakangi hasil kajian dan rekomendasi dari KPK," ujarnya didepan puluhan PNS yang juga ikut serta dalam sosialisasi tersebut.

    Hibah, lanjutnya, dapat berupa uang, barang dan jasa. Hibah dapat diberikan kepada Pemerintah, Perusahaan Daerah, Masyarakat atau Organisasi Kemasyarakatan. Sedangkan soal penganggarannya, dapat disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah dan kepala daerah dapat menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan hibah, selanjutnya penyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD).

    " TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Rekomendasi Kepala SKPD dan Pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS. Sedangkan pencantuman alokasi anggaran meliputi anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa," katanya.

   
    Begitu juga dengan Bansos, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota atau kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pemberian Bansos ini, lanjutnya, setelah memperioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan. " Azas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat," jelasnya panjang lebar.(humas/dil)   



Dibaca 827 kali
Penulis/Editor : admin /
 


 Komentar :

   ( Komentar berita ini telah ditutup dan tidak ada komentar untuk berita ini! )


 Info Terkait
Rabu, 16 Januari 2019 00:00 WIB
PENGUMUMAN PEMENANG LELANG PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA UNSOLICITED SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA DUMAI




Dengan ini diberitahukan kepada badan usaha peserta pelelangan :<...(selengkapnya)

Sabtu, 15 Desember 2018 14:53 WIB
Penghargaan Terbaik I Kota Dumai, sebagai Pengelola & Penyalur KUR & Akses pembiayaan lainnya bagi UMKM se Prov.Riau Tahun 2018

Penghargaan Terbaik I Kota Dumai, sebagai Pengelola & Penyalur KUR & Akses pembiayaan lainnya bagi UMKM se Prov.Riau Tahun 2018.

Senin, 3 September 2018 10:01 WIB
Pengumuman Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (Unsolicited) Sistem Penyediaan Air Minum Kota Dumai

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai Kota Dumai mengundang badan usaha nasional maupun asing untuk mengikuti prakualifikasi pengadaan badan usaha pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah Daerah Badan Usaha (unsolicited) Sistem ...(selengkapnya)

Jum'at, 24 Agustus 2018 10:30 WIB
Penggalangan Bantuan Dana Bencana Alam Prov. NTB

Menindak lanjuti surat menteri dalam negeri No: 977/613/SJ. Tanggal: 20 Agustus 2018 Perihal: Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dalam Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam, dengan ini disampaikan ...(selengkapnya)

 

Jl. Tuanku Tambusai, Dumai, Riau - 28826, telp. (+62 atau 0 765) 440093, e-mail : kominfo@dumaikota.go.id
Dikembangkan oleh Bagian Komunikasi Dan Informatika Kota Dumai @ 2013, © 2019
Tampilan standar : Browser-nya Firefox terbaru | Resolusi layarnya 1280 X 768 pixel | JavaScript harus aktif