DISHUB - Pengumuman Penyediaan Jasa Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Umum Di Dalam Terminal Barang dapat dilihat pada menu unduhan               Kebersihan - Mari bersama kita jaga kebersihan dan keindahan Kota Dumai               Sudahkah Anda mengurus izin? - Uruslah izin Anda di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu               

Selengkapnya...
Selasa, 23 Juni 2009 02:48 WIB
Jasa Labuh Hak Daerah

Dumai -- Upaya Tim Jasa Labuh menghadap kepada Departemen Perhubungan untuk mendapatkan kepastian pembagian pendapatan jasa labuh di Pelindo I sebagaimana diatur Kepmenhub 54 tahun 2002 sampai kini masih belum membuahkan hasil nyata.
Dirjen Perhubungan Laut diminta tegas dalam menerapkan ketentuan yang ada. Dari beberapa catatan dan pendapat yang diterima Pansus menurut kacamata hukum, jasa labuh merupakan hak daerah.

Wakil Ketua Pansus Jasa Labuh H Bennedi Boiman mengatakan sikap tegas terhadap Pertamina sudah semestinya diambil. Hal ini karena pembagian pendapatan Jasa Labuh di Pelindo I jelas diatur di dalam Kepmenhub 54 tersebut.

‘’Pembagian pendapatan Jasa Labuh jelas diatur dalam Kepmenhub 54. Kita juga sudah menerima pendapat dari Kejari. Halam hal ini diperlukan ketegasan dalam menegakkan aturan yang sebenarnya,’’ tuturnya kepada saat Dikutip Dumai Kota Online, Senin (22/6).

Jika perjuangan tim untuk mendapatkan Jasa Labuh Pelindo I yang masih dalam proses perundingan tidak membuahkan hasil, Pansus memandang selanjutnya proses hukum yang akan ditempuh.

Kendati masih harus menunggu jawaban dari tingkat pusat, namun dengan adanya perkembangan pembicaraan soal Jasa Labuh Pansus sangat optimis terhadap perjuangan tersebut. Bennedi mengatakan dalam pekan ini akan dilakukan pertemuan lanjutan.

Perjuangan untuk mendapatkan pendapaan Jasa Labuh yang masih dalam proses menurutnya akan dibicarakan dengan Dirjen Perhubla. Saat ini masih pada tahap pertama yaitu berunding, dari dua opsi perjuangan.

Daerah memegang Kepmenhub 54 yang mengatur pembagian jasa labuh. Dengan adanya regulasi aturan kepelabuhanan pada saat otonomi daerah bergulir, dengan sendirinya pendapatan Jasa Labuh tambahnya sudah menjadi hak daerah.***

Dibaca 739 kali
Penulis/Editor : Admin / admin
 


 Komentar :

   ( Komentar berita ini telah ditutup dan tidak ada komentar untuk berita ini! )


 Info Terkait

( Tidak ditemukan berita terkait! )

Jl. Tuanku Tambusai, Dumai, Riau - 28826, telp. (+62 atau 0 765) 440093, e-mail : kominfo@dumaikota.go.id
Dikembangkan oleh Bagian Komunikasi Dan Informatika Kota Dumai @ 2013, © 2019
Tampilan standar : Browser-nya Firefox terbaru | Resolusi layarnya 1280 X 768 pixel | JavaScript harus aktif