DISHUB - Pengumuman Penyediaan Jasa Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Umum Di Dalam Terminal Barang dapat dilihat pada menu unduhan               Kebersihan - Mari bersama kita jaga kebersihan dan keindahan Kota Dumai               Sudahkah Anda mengurus izin? - Uruslah izin Anda di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu               

Selengkapnya...
Senin, 15 Juni 2009 03:12 WIB
Harus Mampu Kurangi Utang Luar Negeri

Dumai -- Pemerintah mendatang diminta berani mengurangi beban utang luar negeri (LN). Hanya menggunakan langkah itu, anggaran di pos-pos penting, terutama bidang pertahanan, diharapkan bisa ditingkatkan.

‘’Idealnya, anggaran pertahanan di Indonesia Rp127 triliun,” ujar pengamat hubungan internasional UI Syamsul Hadi dalam diskusi di Kantor LP3ES, Jakarta, Ahad (14/6).

Namun kenyataannya, alokasi anggaran di bidang tersebut masih sangat jauh dari ukuran ideal. Pada 2008 alokasi anggaran di bidang pertahanan masih Rp33,6 triliun. “Jadi, jangan heran kalau kecelakaan pesawat terus terjadi, juga provokasi Malaysia di perbatasan Ambalat,” ucapnya.

Menurut Syamsul, minimnya anggaran untuk pertahanan dan Mabes TNI tersebut disebabkan keterbatasan APBN. Dia menjelaskan, anggaran belanja negara yang digunakan untuk membayar utang luar negeri Indonesia masih lebih besar.

Dalam APBN 2009, pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri mencapai Rp162 triliun. “Seharusnya, jumlah sebesar itu bisa dipotong, terutama utang najis. Itulah tantangan para capres-cawapres. Beranikah mereka melakukannya kalau terpilih,” tegas Syamsul.

Utang najis didapatkan dari pemerintahan yang tidak terpilih secara demokratis. Yakni, utang dari rezim Soeharto. Besarnya sekitar Rp600 triliun.

Ketua Dewan Pakar Koalisi Anti Utang (KAU) Kusfiardi menambahkan, Capres-Cawapres yang pantas dipilih adalah yang siap mengurangi beban negara. “Bukan mereka yang justru menjadikan negara ini sebagai pengutang terus-terusan,” terang dia.

Dia lantas mengungkap, selama 2004 hingga 2009 jumlah utang luar negeri Indonesia terus menanjak, dari Rp1.275 triliun pada 2004 menjadi Rp1.667 triliun pada 2008 atau bertambah Rp 392 triliun. “Siapa pun (yang terpilih, Red) nanti, jangan seperti itu lagi,” tambah dia.

Sepanjang pemerintahan SBY (2005-2008), penambahan jumlah utang rata-rata telah mengalahkan utang pada era Orde Baru (Orba). Menurut Kusfiardi, dari total penambahan tersebut, peningkatan utang negara naik rata-rata Rp80 triliun per tahun. Jumlah itu melebihi rata-rata anggaran pada era Orba. Dalam jangka waktu 32 tahun, utang yang ditinggalkan oleh rezim yang runtuh pada 1998 tersebut sebesar Rp1.000 triliun atau rata-rata sekitar Rp46,875 triliun per tahun.

Menurut Kusfiardi, transaksi utang luar negeri tersebut memaksa Indonesia untuk terus membayar pinjaman luar negeri. Meskipun, sumber keuangan negara terbatas.***

Dibaca 728 kali
Penulis/Editor : Admin / admin
 


 Komentar :

   ( Komentar berita ini telah ditutup dan tidak ada komentar untuk berita ini! )


 Info Terkait

( Tidak ditemukan berita terkait! )

Jl. Tuanku Tambusai, Dumai, Riau - 28826, telp. (+62 atau 0 765) 440093, e-mail : kominfo@dumaikota.go.id
Dikembangkan oleh Bagian Komunikasi Dan Informatika Kota Dumai @ 2013, © 2019
Tampilan standar : Browser-nya Firefox terbaru | Resolusi layarnya 1280 X 768 pixel | JavaScript harus aktif