DISHUB - Pengumuman Penyediaan Jasa Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Umum Di Dalam Terminal Barang dapat dilihat pada menu unduhan               Kebersihan - Mari bersama kita jaga kebersihan dan keindahan Kota Dumai               Sudahkah Anda mengurus izin? - Uruslah izin Anda di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu               

Selengkapnya...
Rabu, 10 Juni 2009 02:39 WIB
Warga Tuntut Keadilan

Dumai -- Warga Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Selasa (8/6) sekitar pukul 09.45 WIB menggelar unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri (PN) Dumai. Aksi tersebut merupakan penolakan atas keputusan PN Dumai yang memenangkan Johanas, padahal warga sudah sah memiliki SKGR maupun sertifikat.

Selanjutnya PN Dumai juga akan melakukan eksekusi atas lahan yang dimiliki oleh puluhan warga Mundam tersebut seluas 13,3 hektare. Warga yang tidak puas mendatangi PN Dumai untuk meminta kejelasan. Unjuk rasa juga sebagai bentuk protes terhadap PN Dumai yang memenangkan Johanas.

Pantauan Riau Pos di lokasi, di halaman PN Dumai, terlihat puluhan warga Mundam yang datang. Mereka berkumpul dan berorasi sambil membawa spanduk berbagai macam bentuk tulisan. Intinya mereka meminta agar PN Dumai kembali menunda keputusannya untuk melakukan eksekusi lahan mereka, hingga adanya keputusan banding yang dilakukan oleh puluhan warga tersebut.

Ketua PN Dumai Tamto SH yang diwakili oleh Humas T Oyong SH, saat menemui puluhan warga tersebut mengatakan, intinya PN Dumai tetap akan menerima aspirasi yang diutarakan oleh para warga atas keputusan yang telah dikeluarkan. Namun dalam tindaklanjutnya, PN Dumai tetap akan melakukannya sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Proses peyampaian aspirasi yang telah dilakukan oleh warga Mundam atas ketidakpuasan keputusan PN Dumai, telah diterima oleh pihaknya. Namun untuk langkah selanjutnya, pihaknya tidak dapat memutuskannya, karena keputusan tersebut berada di pimpinan. ‘’Aspirasi berupa data telah diterima dan nanti akan kami kembali serahkan kepada pimpinan, karena keinginan dari warga adalah proses eksekusi yang telah diputuskan bukan wewenang kami untuk membatalkannya, tetapi itu berada di tangan pimpinan,’’ katanya.  

Jika warga yang saat ini masih merasa tidak puas atas keputusan pengadilan, maka warga memiliki hak untuk banding, mulai dari Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung. Untuk itu pergunakanlah hak itu dengan sebaik-baiknya,’’ ujarnya.

Budi Laksono, warga Mundam yang merasa dirugikan atas keputusan PN Dumai saat ditemui memberikan penjelasan, protesnya bersama puluhan warga lainnya berawal dari gugatan Johanas secara perdata, yang mengklaim atas tanah seluas 20,30 hektare di wilayah Mundam. Dengan dasar akte pengoperan hak atas tanah garapan milik Aripin Ahmad yang di notarasikan pada tahun 2004 lalu.***

Dibaca 745 kali
Penulis/Editor : Admin / admin
 


 Komentar :

   ( Komentar berita ini telah ditutup dan tidak ada komentar untuk berita ini! )


 Info Terkait

( Tidak ditemukan berita terkait! )

Jl. Tuanku Tambusai, Dumai, Riau - 28826, telp. (+62 atau 0 765) 440093, e-mail : kominfo@dumaikota.go.id
Dikembangkan oleh Bagian Komunikasi Dan Informatika Kota Dumai @ 2013, © 2019
Tampilan standar : Browser-nya Firefox terbaru | Resolusi layarnya 1280 X 768 pixel | JavaScript harus aktif