DISHUB - Pengumuman Penyediaan Jasa Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Umum Di Dalam Terminal Barang dapat dilihat pada menu unduhan               Kebersihan - Mari bersama kita jaga kebersihan dan keindahan Kota Dumai               Sudahkah Anda mengurus izin? - Uruslah izin Anda di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu               

Selengkapnya...
Selasa, 9 Juni 2009 03:39 WIB
Ruhut dan Mubarok Dicopot

Dumai -- Komposisi tim kampanye nasional SBY-Boediono berubah. Dua orang fungsionaris Partai Demokrat dicopot dari kedudukannya sebagai anggota tim kampanye. Mereka adalah anggota subkoordinator kampanye SBY-Boediono, Ruhut Sitompul, dan anggota dewan pakar tim kampanye SBY-Boediono, Ahmad Mubarok.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan, Ruhut yang juga ketua departemen pendidikan dan pembinaan politik digantikan oleh Amir Sumbodo. Sementara itu, Ahmad Mubarok yang juga wakil ketua umum Partai Demokrat diganti Achdare.

 Mereka dicopot berdasar surat ke KPU Nomor 08/Tim Kampanye Nasional/VI/2009 tertanggal 1 Juni 2009 perihal pencabutan tim kampanye tim nasional. ‘’Dua orang tersebut mendapatkan tugas lain (bukan sebagai anggota tim kampanye),’’ katanya, Senin (8/6).

 Ruhut dan Mubarok diganti mulai 2 Juni 2009. Karena itu, terhitung tanggal tersebut, mereka tidak masuk sebagai anggota tim kampanye pasangan SBY-Boediono. Surat pencopotan itu ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye SBY-Boediono, Hatta Rajasa, dan Sekretaris Marzuki Alie.

 Pencopotan Ruhut, tampaknya, tinggal menunggu waktu. Sebab, pernyataannya menuai banyak kecaman. Dalam sebuah wawancara, pengacara yang juga bintang sinetron itu mengeluarkan pernyataan yang menyinggung SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) terhadap etnis tertentu. Saat dikonfirmasi, Ahmad Mubarok mengakui telah diganti dan tidak masuk dalam tim kampanye SBY-Boediono. Meski begitu, dia menyatakan bahwa pencopotan tersebut atas permintaan sendiri. ‘’Saya ditugasi di pinggir pinggir saja, di masyarakat pesantren,’’ ujarnya. Dia menegaskan, tidak ada pertimbangan lain atas penggantian dirinya itu.

Sutanto Didesak Lepas Jabatan Komut Pertamina

Dalam pada itu, mantan Kapolri Jenderal Sutanto yang kini dipercaya sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina didesak untuk dilepas guna menjaga netralitas BUMN pada Pilpres Juli mendatang. Sebab, penganti Endiartono Sutarto di kursi bergengsi di Pertamina itu kini juga dipercaya sebagai tokoh penting tim pemenangan Capres-Cawapres SBY-Boediono.

Desakan ini disuarakan Ketua Masyarakat Profesional Madani (MPM) Ismed Hasan Putro, saat dihubungi, Senin 8 Juni.  Ismed khawatir Pertamina akan dijadikan sapi perahan Gerakan Pro SBY karena Sutanto adalah Ketua Dewan Pembina Gerakan Pro-SBY (GPS).

Menurut Ismed, status komisaris Pertamina dan Ketua Dewan Pembina yang sekaligus dijabat Sutanto bisa menimbulkan conflict of interest. Posisi komisaris membuka peluang Sutanto memanfaatkan nilai-nilai ekonomis dari Pertamina. “Jadi, Sutanto harusnya melepaskan posisi sebagai komisaris,” tegas Ismed.

Bukan hanya itu, Ismed menilai adanya Komisaris BUMN di Tim Sukses salah satu Capres juga akan mengaburkan tekad pemerintah untuk menerapkan netralitas di BUMN. “Kalau pemerintah membiarkan ini, berarti pemerintah tidak konsisten. Anehnya lagi, serikat pekerja di BUMN yang memberikan dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres lain malah diberikan teguran keras,” keluh Ismed.

Sebelumnya, pemerintah melalui Meneg BUMN sempat memberikan teguran keras kepada sejumlah karyawan PLN yang menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto melalui serikat pekerjanya. Kondisi ini, juga diyakini Ismed merupakan hal yang rawan dan bisa mengganggu prinsip good corporate governance yang ingin ditegakkan. Selain Sutanto, beberapa tim inti lain di kubu SBY antara lain mantan Panglima TNI Djoko Suyanto sebagai ketua Tim Echo dan Komisaris Utama PT Indosat Tbk Soeprapto di Tim Sekoci. Terkait hal ini, Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (Sesmen BUMN) Said Didu menegaskan aturan terkait pejabat BUMN tidak boleh melibatkan diri pada pemilu bersandar pada UU Pemilu. Makanya, menurut Said Didu, yang paling berhak melakukan penilaian terkait posisi Sutanto adalah Bnawaslu. “Jadi, silakan bertanya pada Bawaslu saja,” tegasnya.***

Dibaca 708 kali
Penulis/Editor : Admin / admin
 


 Komentar :

   ( Komentar berita ini telah ditutup dan tidak ada komentar untuk berita ini! )


 Info Terkait
Kamis, 9 Juli 2009 02:23 WIB
Muspida Tinjau Pelaksanaan Pilpres

Usai melakukan pencontrengan di TPS, Wali Kota (Wako) Dumai Drs H Zulkifli AS MSi, Wakil Wali Kota (Wawako) dr H Sunaryo, Kapolresta AKBP Drs Muharrom Riyadi, Kasdim 0303/Bengkalis Mayor Inf Hendra A dan rombongan Muspida, Rabu (8/7), melakukan ...(selengkapnya)
Rabu, 8 Juli 2009 05:12 WIB
Pengesahannya Perda Usai Pilpres

Beberapa Ranperda hasil pembahasan Pansus A dan Pansus B akan segera disahkan DPRD. Namun pengesahan tersebut nantinya akan dilakukan oleh legislatif setelah usai Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 8 Juli atau hari ini.
Ranperda yang akan ...(selengkapnya)
Rabu, 8 Juli 2009 04:52 WIB
Persiapan Pilpres Ditinjau Wali Kota

Mendekati pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) Juli 2009, Wako Dumai Drs H Zulkifli AS MSi, Senin (6/7) beserta rombongan melakukan kunjungan ke KPUD Kota Dumai. Maksud kedatangan Wako ke KPUD adalah untuk meminta penjelasan dan melihat ...(selengkapnya)
Senin, 6 Juli 2009 04:43 WIB
Distribusi Logistik Pilpres Sudah 100 Persen

Sampai saat ini pendistribusian logsitik Pilpres dari KPUD Dumai ke seluruh PPK sudah 100 persen. Selanjutnya PPK akan mendistribusikannya kepada PPS dan mendekati hari ‘’H’’ ke seluruh TPS.

Ketua KPU Kota Dumai Ahmad Rasyd Amd ...(selengkapnya)
 

Jl. Tuanku Tambusai, Dumai, Riau - 28826, telp. (+62 atau 0 765) 440093, e-mail : kominfo@dumaikota.go.id
Dikembangkan oleh Bagian Komunikasi Dan Informatika Kota Dumai @ 2013, © 2019
Tampilan standar : Browser-nya Firefox terbaru | Resolusi layarnya 1280 X 768 pixel | JavaScript harus aktif