DISHUB - Pengumuman Penyediaan Jasa Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Umum Di Dalam Terminal Barang dapat dilihat pada menu unduhan               Kebersihan - Mari bersama kita jaga kebersihan dan keindahan Kota Dumai               Sudahkah Anda mengurus izin? - Uruslah izin Anda di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu               

Selengkapnya...
Jum'at, 5 Juni 2009 02:25 WIB
Dephub Sependapat dengan Pemko

Dumai -- Konstribusi Jasa Labuh Pertamina
Departeman Perhubungan (Dephup) mempunyai pandangan yang sama dengan Pemerintah Kota (Pemko) Dumai, terkait konstribusi jasa labuh yang diatur dalam Kepmenhub nomor 54 tahun 2002. Hal itu terbukti ketika tim dari Pemko datang pada Sekretaris Dirjen Hubla dan melakukan pembicaraan sekitar kontribusi jasa labuh Pertamina.

Tim Pemko Dumai dipimpin oleh Wawako dr H Sunaryo, Asisten II Sukri Harto, Kabag Hukum, Kabag Humas. Sedangkan dari Pansus Jasa Labuh DPRD Kota Dumai yakni Ketua Tim Ali Rahman, Kahairul Indra, Khairul Saleh, Hasrizal, Benedi Boiman, KNPI Dumai, Kadishub Dumai, Kepala Adpel Dumai Capt Yusman, dan lainnya.

Tim Pemko Dumai diterima Sekretaris Dirjen Hubla Capt Bobby R Mamahid dan dari Direktorat Pelabuhan serta Direktorat Pengerukan Dephub RI. Acara yang diadakan di Kantor Dephub Jakarta itu menurut Kabag Humas Pemko Dumai Dwi Orisyawan, Kamis (4/6), selama rapat berlangsung Dirjen Hubla sangat sependapat dengan Pemko Dumai. Artinya persamaan pandangan dengan Pemko Dumai dan Kepmenhub nomor 54/2004 sepertinya masih diartikan sama oleh kedua pihak.

Dalam salah satu item pasalnya menyebutkan, dalam pasal 44 ayat (1) butir b, menyebutkan penerimaan oleh Pemko sebesar 30 persen dari jasa labuh yang digunakan oleh Pertamina. Itu berlaku sejak tahun 2002 lalu. Dengan demikian Pemko berhak menjelaskan permasalahan jasa labuh sebar 30 persen itu sejak tahun 2002 yang lalu.

‘’Mengapa hal ini mencuat lagi. Permasalahan yang sangat urgen adalah keengganan Pertamina untuk menyetujui 30 persen kontribusi jasa labuh yang harus diserahkan ke Pemko. Hal itu sangat beralasan dan mengacu pada Kepmenhub 54/2002. Dengan demikian jika melihat hitungan angkanya, Pemko mendapatkan Rp3 miliar per tahun, karena total jasa labuh itu berkisar antara Rp10 miliar per tahunnya,’’ katanya

Selain itu sebut Kabag Humas lagi, pada prinsipnya Pemko Dumai dengan Dephub RI sependapat dengan Kepmenhub 54/2002 tersebut. Menurut Dephub tidak ada pelabuhan didalam pelabuhan. Artinya tidak boleh ada dua pelabuhan didalam pelabuhan yang ada di Kota Dumai. Dengan demikian jika ada perusahaan yang menggunakan pelabuhan tersebut sesuai Kepmenhub 54 harus ada kontribusi jasa labuhnya kepada daerah dalam hal ini Dumai.***

Dibaca 734 kali
Penulis/Editor : Admin / admin
 


 Komentar :

   ( Komentar berita ini telah ditutup dan tidak ada komentar untuk berita ini! )


 Info Terkait

( Tidak ditemukan berita terkait! )

Jl. Tuanku Tambusai, Dumai, Riau - 28826, telp. (+62 atau 0 765) 440093, e-mail : kominfo@dumaikota.go.id
Dikembangkan oleh Bagian Komunikasi Dan Informatika Kota Dumai @ 2013, © 2019
Tampilan standar : Browser-nya Firefox terbaru | Resolusi layarnya 1280 X 768 pixel | JavaScript harus aktif