Dirgahayu Republik Indonesia Ke 72 Tahun - 17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2017               Selamat Hari Jadi Provinsi Riau 60 Tahun - Menghulu Budaya Melayu, Menghilir Riau Berintegritas               Selamat Hari Raya Idul Adha - 1438 Hijriah - 2017 Masehi Taqabballahu Minkum Minna Wa Minkum               Sudahkah Anda mengurus izin? - Uruslah izin Anda di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu               

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Salam Transparansi

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang¬undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-¬undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Sumber : ppid.kominfo.go.id

  1. SOP PPID Kota Dumai
  2. SK Walikota Dumai Tentang SOP PPID di Lingkungan Pemerintahan Kota Dumai
  3. SK Walikota Dumai Tentang Penunjukan PPID di Lingkungan Pemerintahan Kota Dumai Tahun 2014
  4. Surat Keputusan Walikota Nomor 556/HMS/2017 tentang Daftar Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan di Pemerintah Kota Dumai Tahun 2017 (Terbaru)

Jl. Tuanku Tambusai, Dumai, Riau - 28826, telp. (+62 atau 0 765) 440093, e-mail : kominfo@dumaikota.go.id
Dikembangkan oleh Bagian Komunikasi Dan Informasi Kota Dumai @ 2013, © 2017
Tampilan standar : Browser-nya Firefox terbaru | Resolusi layarnya 1280 X 768 pixel | JavaScript harus aktif