|
Jadikan Dumai – Malaka Friendship City |
|
|
Walikota dan Muspida di Undang Kemalaka, Malaysia DUMAI (dumaikota.go.id) (25/01/2012) Walikota Dumai, H. Khairul Anwar didampingi Wakil Walikota, H. Agus Widayat, beserta unsure Muspida Dumai, Senin (23/1) Pukul 21.00 Waktu Malaka bertempat di Bay View Hotel memenuhi undangan dari Pemerintah Kerajaan Melaka yang diwakilkan oleh Datuk Setia Usaha Bandar Malaka Mohd Derus Bin Haji Che Mat. |
|
|
|
Dharma Wanita Pengatur Gerak Langkah Pembangunan |
|
|
DUMAI (dumaikota.go.id) (25/01/2012) Disamping tugas utama sebagai istri sekaligus pengasuh bagi anak-anak, kodrat wanita sebagai Ibu dalam mengurus rumah tangga adalah hal yang utama. Selain itu, Ibu-Ibu Dharma Wanita juga dituntut untuk berperan aktif sebagai motivator dan mitra suami dalam mengatur gerak langkah pembangunan Kota Dumai. |
|
|
|
Disnaker Segera Menganalisa Rekrutment Naker di Wilmar dan Maridant |
|
|
DUMAI (dumaikota.go.id) (24/01/2012)Agar lebih transparan dalam penerimaan tenaga kerja, sebentar lagi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Dumai akan meminta laporan sekaligus menganalisa rekrutment tenaga kerja (Naker) di dua perusahaan besar pengelola kelapa sawit yakni PT Wilmar Group dan PT. Meridant.
|
|
|
|
Disungguhi Persoalan Politik, Membuat Masalah Ummat Terlupakan |
|
|
DUMAI (dumaikota.go.id) (19/01/2012)Gencarnya media elektronik dan media cetak menyungguhi informasi politik dengan isu yang dikemas secara menarik dan apik, membuat sebagian masyarakat pun lupa dengan persoalan ummat yang sesungguhnya. Sehingga, masalah moralitas pun dikesampingkan dan dianggap hal yang biasa. |
|
|
|
Pertahankan Wilayah Dumai, Pemko Tunggu Keputusan Mendagri |
|
|
DUMAI (dumaikota.go.id) (18/01/2012)Agar tidak terjadi tumpang tindih batas wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir (Rohil), Pemko Dumai rupanya sudah mengajukan surat ke Mentri Dalam Negeri (Mendagri) beberapa waktu yang lalu. Isi surat tersebut, jelas saja berisi bahwasanya Pemko berkeinginan kuat mempertahankan wilayah Dumai berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999. |
|
|
|
|